Pemerintah Thailand bertujuan untuk memanfaatkan pertumbuhan industri aset digital dengan membebaskan pajak penghasilan perusahaan dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perusahaan yang menerbitkan token investasi. Wakil juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengumumkan berita tersebut pada 7 Maret, menyoroti bahwa token investasi dapat memberikan metode penggalangan modal alternatif.
Sentimen Berita: Positif
Mengantisipasi pengembalian yang signifikan
Pemerintah Thailand mengharapkan penawaran token investasi menghasilkan 128 miliar baht Thailand ($3,7 miliar) selama dua tahun ke depan. Namun, kerugian pendapatan pajak diperkirakan mencapai 35 miliar baht ($1 juta).
Upaya untuk mengatur industri kripto
Pada awal 2022, pihak berwenang Thailand menyarankan pajak capital gain sebesar 15% untuk investor kripto, yang kemudian dibatalkan. Komisi Sekuritas dan Bursa melarang pembayaran mata uang kripto pada Maret 2022, sementara regulator memperkenalkan aturan baru untuk layanan penyimpanan kripto pada Januari 2023.
Thailand memimpin dalam mempromosikan industri kripto
Thailand memposisikan dirinya sebagai tujuan utama untuk teknologi mata uang kripto dan blockchain. Negara ini telah memperkenalkan mata uang kripto Thai Baht Digital (TBD), yang menawarkan insentif pajak untuk token investasi. Namun, perlakuan pajak mata uang kripto tunduk pada Revenue Code, yang berarti pajak capital gain hingga 15%. Meskipun demikian, kampanye edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan dalam industri ini.
Regulator mewaspadai risiko mata uang kripto
Meskipun pemerintah Thailand menawarkan keringanan pajak untuk token investasi, regulator telah melarang penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran. Bank sentral dan regulator lainnya mengutip kekhawatiran atas potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan dan ekonomi. Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk mendukung inovasi